Politaborneo.com, Puruk Cahu – Dinamika pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Murung Raya terus menuai perhatian berbagai pihak. Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Dr. Farid Zaky, S.Sos., M.Si., menilai potensi keterpilihan figur yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat dengan kepala daerah akan menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola pemerintahan.
Diketahui bahwa sebelumnya terdapat tiga pejabat senior di Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang masih bertahan dalam bursa calon Sekda Murung Raya tersebut salah satu diantaranya diketahui diketahui oleh publik yakni adik ipar Bupati Murung Raya yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Murung Raya Lynda Kristiane dan dua lainnya yaitu Kepala Dinas Perhubungan Murung Raya Ferdinand Wijaya, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Reyzal Samat yang telah diajukan kepada Gubernur Kalteng.
Menurutnya, situasi di mana seorang adik ipar berpeluang menduduki jabatan tertinggi ASN di tingkat daerah merupakan fenomena yang cukup langka. Farid mengungkapkan, jika posisi Sekda nantinya jatuh kepada Lynda Kristiane yang secara personal merupakan adik ipar pimpinan daerah, maka Bupati Murung Raya harus siap menanggung konsekuensi politis yang menyertainya.
“Kondisi tersebut menuntut kepala daerah untuk bekerja ekstra keras dalam mengelola pola komunikasi publik maupun menghadapi berbagai bentuk serangan politis. Kedekatan hubungan kekeluargaan tersebut dipastikan akan menjadi komoditas politik yang menarik perhatian publik,” imbuh Farid saat diwawancarai via WhatsApp saat memberikan pandangan akademisnya, Jumat (28/8/2026).
Ia menambahkan, keterikatan kekeluargaan ini secara otomatis akan membuat setiap kebijakan, kinerja, dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya berada di bawah sorotan yang jauh lebih tajam.
Kelompok oposisi maupun lawan politik diyakini akan memanfaatkan faktor kedekatan tersebut sebagai bahan narasi untuk memberikan exposure negatif. Hal ini tetap berpotensi terjadi meski secara rekam jejak, kualifikasi, dan persyaratan administrasi, kandidat bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria untuk menjabat sebagai Sekda.
“Kendati demikian, menurut saya bahwa kedekatan hubungan kekeluargaan atau personal antara pimpinan daerah dan Sekda definitif pada dasarnya tidak menjadi masalah hukum maupun administratif. Kunci utamanya, terletak pada profesionalisme serta pembuktian kualifikasi figur yang terpilih,” terangnya lagi.
Lebih lanjut, Farid mengungkapkan bahwa publik berhak dan wajib menagih kapasitas, kapabilitas, serta kompetensi nyata dari figur Sekda yang terpilih nantinya. Selama pejabat terpilih mampu membuktikan kinerjanya secara objektif dan akuntabel, kekhawatiran publik terkait isu nepotisme dalam birokrasi dapat tereliminasi dengan sendirinya.
Dalam struktur pemerintahan daerah, posisi Sekretaris Daerah memiliki peranan yang sangat strategis dan vital. Sekda merupakan figur utama yang bertugas menerjemahkan narasi serta janji-janji politik pimpinan daerah ke dalam kerja-kerja teknis birokrasi.
“Oleh karena itu, sosok yang menduduki jabatan tersebut dituntut untuk benar-benar mumpuni serta memiliki kapasitas penuh dalam mengorkestrasi jalannya roda pemerintahan,” tambahnya.
Selain mengeksekusi kebijakan internal birokrasi, Sekda juga memegang peran sentral sebagai jembatan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Kedudukannya yang eks-ofisio sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengharuskan seorang Sekda memiliki kompetensi tinggi untuk menyeimbangkan dan memfasilitasi berbagai kepentingan politik anggaran bersama DPRD.
Farid juga menyoroti proses seleksi terbuka yang sejauh ini telah menunjukkan upaya transparansi berbasis kompetensi. Namun, ia tidak menampik realita bahwa dalam iklim politik daerah yang dinamis, birokrasi dituntut untuk merealisasikan berbagai janji pimpinan daerah yang kental dengan muatan politis.
Dalam konteks tersebut, dari tiga nama calon kandidat yang lolos, kecenderungan pilihan sering kali mengerucut pada figur yang memiliki akses atau channel kekuasaan yang paling kuat. (PBC/Red)
