Politaborneo.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak terlihat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.
Prasetyo memastikan tidak ada persoalan khusus yang melatarbelakangi ketidakhadiran Raja Juli dalam rapat maupun kunjungan kerja Presiden terkait penanganan karhutla.
Menurutnya, Menteri Kehutanan sebelumnya telah beberapa kali turun langsung ke lokasi terdampak karhutla, termasuk melakukan peninjauan di wilayah Sumatera Selatan. Karena itu, ketidakhadiran Raja Juli dalam agenda Presiden kali ini disebut hanya persoalan kebetulan.
“Jadi ini hanya masalah kebetulan saja,” kata Prasetyo saat berada di Palembang.
Raja Juli sebelumnya juga diketahui telah melakukan kunjungan lapangan untuk memantau kondisi karhutla. Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup juga telah lebih dahulu melakukan kunjungan ke wilayah Sumatera Selatan.
Prasetyo menjelaskan, agenda Presiden Prabowo di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera kali ini lebih diarahkan untuk memastikan kesiapan serta dukungan tambahan dari unsur TNI dan Polri dalam menghadapi karhutla.
Dalam rapat tersebut, Presiden ingin memastikan kebutuhan personel maupun peralatan dapat segera dipenuhi apabila kondisi di lapangan membutuhkan tambahan kekuatan.
Beberapa dukungan yang dibahas antara lain penggunaan helikopter untuk operasi water bombing serta penambahan kendaraan motor trail yang dapat dimodifikasi untuk membantu mobilitas petugas di lokasi kebakaran.
Prasetyo menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat penanganan karhutla agar api dapat segera dikendalikan serta dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Ia kembali memastikan tidak ada persoalan tertentu antara Presiden Prabowo dan Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan ketidakhadiran Raja Juli dalam agenda tersebut.
Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan dan rapat terkait penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi lintas lembaga, termasuk TNI, Polri dan pemerintah daerah, untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.(*)
